Salah Satu SMUN di Bogor-Selatan Diduga Pungli.
Bogor,– sorottipikor.com l
Kembali lagi terjadi pungli berkedok komite,hal ini bukan menjadi rahasia umum, anehnya saat dikonfirmasi seperti praduga tak bersalah, Sekolah tempat menerima ilmu, siswa siswi wajib menerima ilmu disekolah dengan penerapan wajib belajar 12 Tahun, namun diera pandemi covid-19 ini kegiatan belajar mengajar dirumahkan melalui belajar online.
Sulitnya ekonomi dampak covid 19 ini seluruh masyarakat mengeluh dengan minimnya penghasilan bahkan sampai dirumahkan (PHK),maka hal ini menjadi keluhan juga untuk biaya sekolah tentunya.
Dimasa Pandemi Orang Tua Siswa Keluhkan Terkait Pungutan Yang di Lakukan SMUN Bogor Selatan
Sulitnya ekonomi sangat terasa berat dirasakan seperti halnya beberapa orang tua murid menyampaikan,
hasil rapat komite kami sebagai orang tua murid diminta sumbangan oleh pihak sekolah uang bangunan Rp 2 juta,bisa dicicil katanya, SPP Rp 100/150ribu,seragam Rp 650ribu,yah uang dari mana saya,buat makan saja susah,kata pihak sekolah bagi siswa yang tidak sanggup membayar harus menyertakan SKTM dari desa setempel kecamatan,sudah saya buatkan dan saya berikan kepada sekolah,tapi yang namanya sumbangan seharusnya seikhlasnya dong jelasnya
Dunia pendidikan terindikasi bisnis, diduga pungli, yang mana komite mendapatkan mandat dari sekolah untuk menciptakan anggaran sekolah bahwa komite menjalankan tugas dari Kepala Sekolah yang disodorkan Anggaran yang harus dirumuskan dan dirembukan dengan orang tua murid.
Seperti halnya penjelasan dari pihak sekolah Wakasek Humas
sekolah tidak melakukan pungli, Anggaran yang diterapkan oleh komite,itu hasil kesepakatan orang tua murid, bagi siswa yang tidak sanggup harus menyertakan SKTM dari desa untuk keringanan biaya ucapnya
Awak media sebagai sosial kontrol meminta statement dari Kantor Cabang Dinas (KCD)
saya sudah terima laporan tentang sekolahan tersebut, saat saya konfirmasi via telepon bahwa komite siap dikomportir perihal ini, kepala sekolah sudah saya tegur, saya sudah sampaikan larangan apa saja yang sekolah tidak boleh terapkan, untuk itu saya akan meminta hasil rapat komite dari berita acaranya itu pungkasnya.
Praduga tak bersalah oknum pungli didunia pendidikan menjadi ajang perbincangan, mengingat sulitnya ekonomi, sehingga pihak pemerintahanpun saat merekomkan SKTM bertanya tanya masih ada pembayaran sekolah padahal Negeri.
Sentuhan dan kontroling Dinas Pendidikan Propinsi,aparat pemerintahan juga penegak hukum semoga lebih ketat lagi dalam pengawasan khususnya kepada pihak sekolah..Tim.
