“Turbulensi Pemilu Terbuka atau Tertutup Jelang Pemilu 2024”
Jakarta,– Sorot Tipikor //
Kebelumjelasan sistem Pemilu 2024 nanti cukup menimbulkan gejolak internal di Delapan Belas Partai Politik peserta Pemilu.
Hal paling yang paling krusial adalah apabila dilakukan sistem Pemilu proporsional tertutup untuk DPR RI dan DPRD dalam menentukan nomor urut Calon Legislatif.
Istilah “nomor peci” atau “nomor sepatu” tentu akan muncul lagi, dengan segala kelebihan dan kekuranganya tentunya.
Sempitnya waktu akibat dampak Pandemi Covid 19 membuat semua Parpol “pontang panting” menyiapkan persyaratan administrasi dan perekrutan para Caleg untuk dapat memenuhi kuota disetiap Dapilnya.
Hal ini tentu menjadi bukan barang mudah, menimbang “modal sosial” dan “modal finansial” para Caleg menjadi dasar pertimbangan yang rasional, disamping faktor ketiga yaitu “keberuntungan” yang tidak mengesampingkan aspek Loyalitas para Kader Parpol itu sendiri, Jakarta, (05/05/23).
Untuk menghadapi Plan B, yaitu Pemilu Proporsional Tertutup, Partai Politik seyogyanya sudah harus menyiapkan ” jaring” guna menentukan siapa yang akan mengenakan “nomor peci” tadi.
Terkhusus untuk Partai Politik yang baru lolos menjadi Peserta Pemilu, “jaring” yang rasional itu sangat dibutuhkan, agar tidak terjadi “perang internal” dalam satu dapil yang berpotensi menimbulkan gejolak yang kontra produktif bagi Parpol itu sendiri.
Kriteria siapa yang pantas mengenakan “nomor peci” mesti betul-betul transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, jangan sampai dapat “nomor peci” hasil dari loby sambil ngopi, atau malah seperti beli Peci di Pasar Pagi.
Diskusi dan duduk bersama adalah salah satu solusi mengatasi “turbulensi nomor peci” ini.
Itu juga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak yang terkait agar bisa terpetik buah hikmahnya.
Bahkan Perang Dunia pun, bisa selesai di meja perundingan, apalagi masalah “nomor peci” yg hanya melibatkan beberapa orang dalam satu Dapil, tentu relatif mudah, sepanjang kita “tau”, ” mau” dan “mampu” melaksanakan diskusi itu.
Dalam hal sebuah kerja politik yang melibatkan jutaan pendapat para Pengurus Partai Politik yang notabene adalah sebuah investasi bersama, kelapangan dada dan mampu “nguwongke uwong” adalah alas dasar kokohnya sebuah jaringan relasi politik.
Parpol bukan perusahaan, Parpol juga bukan aset pribadi, musyawarah untuk mufakat sepertinya masih menjadi solusi terbaik yang layak untuk dipertahankan, sesuai dengan Pancasila yang menjadi intinya inti, obat anti Turbulensi.
Salam Nusantara.
Oleh : Oponus
Opini Orang Nusantara
(Red-Johny B. Latuheru).
