Pemuda Muslimin Indonesia : Jokowi wajib Introspeksi Untuk Segera Perbaiki Carut Marut Pemerintahannya.
Jakarta,- sorottipikor.com l
PB Pemuda Muslimin Indonesia meminta Presiden Jokowi segera merespon semua tuntutan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi 11 April 2022.
Hal tersebut disampaikan Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi PB Pemuda Muslimin Indonesia, Harda Belly, Selasa (12/4/2022). Menurut dia, semua tuntutan mahasiswa tersebut harus dijadikan intropeksi bagi pemerintah atas segala problematika bangsa yang datang silih berganti akhir-akhir ini.
“PB Pemuda Muslimin Indonesia mendukung penuh berbagai tuntutan tersebut yg pada intinya adalah memperingatkan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf agar memiliki Komitmen kuat dalam mentaati Konstitusi. Juga merawat demokrasi dan segera memperbaiki kondisi ekonomi serta fokus menunaikan janji-janjinya dalam sisa masa jabatannya,” ujar Harda.
Jika segala tuntutan tak dijawab dan diwujudkan, Harda menyampaikan mahasiswa dan kolompok masyarakat kemungkinan akan melakukan aksi demonstrasi kembali, yang massanya jauh lebih besar.
“Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan berbagai elemen khususnya mahasiswa, merupakan hal positif yang harus disikapi secara positif pula oleh para pemangku kepentingan dengan melakukan perbaikan yang signifikan, khususnya DPR dan Pemerintah,” katanya.
“Kami akan terus menyuarakan serta mengawal agar tuntutan dan perjuangan aspirasi tersebut terpenuhi dan segera terwujud nyata tanpa syarat,” tegasnya.
Harda berharap, pemerintah taat dan patuh pada konstitusi. Menurutnya, jangan sampai muncul kembali wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan ada lagi opini apalagi upaya untuk melakukan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan yang menjadi ruh pembatasan kekuasaan, agar Indonesia tidak kembali ke jaman otoritarianisme dan tirani kekuasaan. Dengan demikian konstitusionalisme dan demokrasi dapat terpelihara dalam kehidupan bernegara,” ucapnya.
Selain itu, Harda juga meminta pemerintah segera mengendalikan harga pangan dan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Dia mencontohkan soal kasus minyak goreng yang harganya melambung tinggi.
“Sangat terlihat ironi negeri ini dengan produsen sawit terbesar dunia namun kendali harga minyak goreng tidak ada ditangan pemerintah. Pemerintah kalah dengan mafia minyak goreng. Ini wajib ditertibkan, jika tidak masyarakat menduga pemerintah ini dikendalikan oleh oligarki,” katanya.
Lebih lanjut, Harda menyampaikan apresiasinya kepada aparat keamanan TNI-Polri yang melakukan pengawalan ketat jalannya aksi mahasiswa yang berlangsung di depan Gedung DPR, Senayan Jakarta dan sejumlah daerah. Sehingga situasi nasional cukup kondusif. Ini tak lepas dari pendekatan aparat yang menunjukkan sikap persuasif dan humanis, walaupun terdapat sedikit insiden kekerasan di akhir unjuk rasa tersebut.
Kami apresiasi khususnya Kapolri Listyo Sigit yang sigap untuk turun langsung berorasi dihadapan massa dan mahasiswa secara lantang menyampaikan komitmennya menjaga kehidupan demokrasi dan turut mengawal aspirasi masyarakat melalui saluran yg demokratis dan konstitusional,” katanya.
“Secara khusus tentunya kami akan terus mengawal tuntutan dan perjuangan mahasiswa tersebut sampai terwujud. Jika diabaikan oleh pemerintah dan DPR tentu kami akan menggalang kekuatan yang lebih besar kedepan sampai tuntutan tersebut terwujud nyata,” pungkas Harda.
Diberitakan sebelumnya, ada enam tuntutan dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Semua tuntutan tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah dan DPR.
Dikutip dari akun media sosial resmi milik Aliansi BEM SI, tertanda Koordinator Media BEM SI 2022, Luthfi Yufrizal, berikut 6 tuntutan yang disampaikan:
Pertama, Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
Kedua, Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN (Undang-undang Ibu Kota Negara) termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
Ketiga, Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
Keempat, Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Kelima, Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
Keenam, Menuntut dan mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.(Team).
