Demo Depan KPK Gagak Minta Selidiki Proyek Rumah Bupati Dan Renovasi Masjid Agung Al-Ikhlas Penajam Paser Utara.
Jakarta,– sorottipikor.com l
Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) kembali melakukan aksi demonstrasi depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (23/9/2021).
Mereka meminta keseriusan KPK untuk menyelidiki anggaran proyek pembangunan rumah bupati kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur senilai Rp 34 miliar lebih dan renovasi masjid agung Al-Ikhlas Penajam senilai Rp 11 miliar yang diduga bermasalah.
Menurut Koordinator aksi, Abdul Karim menjelaskan bahwa semua proyek tersebut merupakan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Pembangunan rumah bupati dan renovasi masjid agung Al-Ikhlas itu adalah proyeknya Dinas PUPR PPU Kaltim,” kata Karim dalam orasinya depan KPK.
Karim menuturkan jika anggaran untuk dua proyek tersebut diduga bermasalah bahkan disebut sebagai proyek dengan anggaran ugal-ugalan.
“Anggaran 34 miliar namun belum selesai 100 persen mengundang kecurigaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Selain itu, untuk proyek renovasi masjid dengan anggaran 11 miliar ternyata masih ada kebocoran, masuk akal kalau misalkan ada kecurigaan telah terjadi kongkalikong,” ucapnya.
Atas dasar itu, Karim meminta KPK untuk segera periksa Kepala Dinas PUPR Edi Hasmoro untuk membuka celah telah terjadi dugaan korupsi pada dua proyek tersebut.
“KPK harus kerja cepat dengan menindak lanjuti desakan masyarakat untuk menyelidiki dugaan penyelewengan dana dengan memeriksa Edi Hasmoro sebagai kepala Dinas PUPR,” tambahnya.
Karim juga meminta KPK periksa Bupati PPU Kaltim Abdul Gafur Masud karena selain untuk kepentingan rumah dinasnya dengan anggaran yang diduga ada penyelewengan namun juga telah menyetujui anggaran yang belakangan dikritik oleh masyarakat.
“KPK sekaligus harus panggil Bupatinya agar diketahui jelas dasar proyek tersebut dengan anggaran yang fantastis bahkan diduga ada penyelewengan,” terangnya.
“Kami akan terus kawal kasus ini bahkan kalau ada proyek lain di PPU Kaltim yang mengundang kecurigaan maka kami akan minta KPK untuk selidiki,” pungkas Karim.
Pewarta : Harda/Tim.
