Aktivis Mahasiswa Soroti Hutang Pemprov Sumsel Naik 68,87% Ironisnya Masuk 10 Provinsi Termiskin.
Sumsel,– Sorot Tipikor //
Meningkat drastisnya jumlah hutang Pemprov Sumsel di Tahun 2021 mendapat perhatian dari banyak pihak tidak terkecuali dari kalangan aktivis mahasiswa (Jakarta, 11 Juli 2022). Hutang Pemprov Sumsel tersebut membengkak sekitar 68,87 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 852 miliar atau tahun senilai 1,44 Triliun pada tahun 2021. Jika di lihat dari rasio APBD Sumsel Sebasar 13,3 persen dari total keseluruhan APBD.
I Wayan Darmawan, Sekjend PP KMHDI menilai hutang pemprov Sumsel tidak tepat alokasi dan tidak memberikan dampak bagi masyarakat di Sumatera Selatan.
“Kami melihat, hutang pemerintah ini tidak tepat peruntukannya, dengan penambahan hutang seharusnya Pemprov dalam hal ini Gubernur memiliki perencanaan pengalokasian yang bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan. Sangat disayangkan Rp. 501 milliar justru dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja yang belum dibayarkan”.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan masyarakat miskin di Sumsel pada September tahun 2021 sebesar 12,79 persen dan berada pada urutan 9 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Fakta ini tentu sangat memperihatinkan bagi kita semua dan tidak ada upaya serius dari pemerintah, jumlah penduduk miskin di Sumsel pun masih berada jauh diatas angka kemiskinan nasional yang pada posisi 9,71 persen” ujar Wayan Darmawan.
Sedangkan menurut Muhammad Iqbal, yang saat ini menjabat sebagai Pengurus DPP IMM mengatakan Perencanaan pembangunan Sumsel sangat buruk dan tidak sejalan dengan proyeksi pembangunan Nasional pasca pandemi.
Angka pengganguran di Sumsel masih sangat tinggi, dengan 4,4 persen dari jumlah penduduk Sumatera Selatan pada tahun 2021.
“Gubernur Sumsel seharusnya bisa fokus pada peningkatan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan terlebih pasca pandemi covid-19. Pengalokasian anggaran sebesar 1,44 Triliun seharusnya bukan untuk kepentingan yang tidak produktif dan tidak berdampak bagi perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk”. Ujar Muhamad Iqbal.
Aktivis mahasiswa ini menilai bahwa kebijakan Gubernur Sumsel tidak sejalan dengan Visi dan Misi saat terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan.
“Kami mempertanyakan komitmen Pemprov dalam hal ini Gubernur selaku kepala daerah yang tidak sejalan dengan visi dan misinya saat terpilih, dalam visinya menyebutkan akan memperkuat UMKM dalam pembangunan perekonomian di Sumsel. Faktanya hari ini, kita tidak melihat itu semua, Hutang Daerah justru tidak ada sedikit pun yang dialokasikan untuk membantu UMKM, menurunkan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan di Sumsel” tutup Muhamad Iqbal.(Team).
