Partai Kebangkitan Nusantara Hadiri Bimbingan Teknis Hukum.
Bogor,– Sorot Tipikor //
“Partai Kebangkitan Nusantara Hadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024”, yang di gelar di Pusdik Pancasila & Konstitusi Cisarua Bogor (25/05/2023).
Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi menjadi semacam “agenda rutin” pada setiap lima tahun sekali.
Pada Pemilu 2019 tercatat ada 250 lebih Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Sekira 5 % dari 250 Permohonan itu yang dikabulkan, baik dikabulkan sebagian atau dikabulkan secara keseluruhan.
Hal ini tentu menjadi “beban konstitusi” paska Pemilu bagi Mahkamah Konstitusi, melihat tenggang waktu penyelesaianya hanya selama 30 hari kerja sejak Permohonan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi.
Banyaknya Permohonan “yang berguguran” diantaranya disebabkan syarat administrasi yang tidak lengkap terpenuhi atau lewat batas tenggang waktu.
Bimbingan Teknis ini dipandang momen penting oleh Partai Kebangkitan Nusantara, 144 Advokat perwakilan dari Pimpinan Nasional dan dari 38 Pimpinan Daerah dari 38 Provinsi hadir dengan tertib berbekal semangat untuk belajar.
Pusdik Pancasila & Konstitusi di Cisarua Bogor menjadi “arena” Kader PKN yang berprofesi Advokat menimba ilmu sejak 22-25 Mei 2023.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Gede Pasek Suardika (GPS), Sekjen Sri Mulyono dan Bendahara Umum Mirwan Amir beserta seluruh jajaran Pimpinan Nasional hadir pada acara Pembukaan, menghantar ujung tombak kader dibidang hukum mengikuti Bimtek untuk mempertajam ilmunya.
Mendampingi Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof.Dr.H.Anwar Usman,S.H.,M.H.,dan Yang Mulia Hakim Konstitusi- Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum., dalam sambutanya Gede Pasek Suardika menegaskan agar para peserta taat dan tertib untuk mengikuti setiap tahapan kegiatan Bimtek ini.
“Ingat, anda mengemban nama baik PKN disini, jadi tolong ikuti sampai tuntas. Materi ini sangat penting, Waketum saya cek setiap kegiatan biar betul-betul PKN hadir, karena sy berharap PKN tidak menjadi Pemohon tapi menjadi Pihak Terkait saja, ” tegas GPS disambut tepuk tangan para peserta.
“Baru kali ini Ketua Umum Partai Politik hadir langsung pada kegiatan Bimbingan Teknis ini dengan jumlah peserta terbanyak, ” ungkap Nanang Subekti selaku Ketua Bidang Program & Penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi. (Red-Johny Latuheru).
