Rakor Membahas Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Perubahan Harga BBM dI Hotel M-One
Bogor,– Sorot Tipikor //
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama DPRD, Forkopimda Kabupaten Bogor, para stakeholder di daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), kompak dan bersatu untuk mengendalikan inflasi di daerah.
Hal ini demi menghindari ekses negatif dan meminimalisir dampak inflasi di masyarakat. Rapat koordinasi (Rakor) membahas dampak kebijakan pemerintah terhadap perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan di Hotel M-One, Sukaraja, Rabu (21/09/22).
Hadir pada Rakor tersebut Wakil Ketua DPRD, M. Romli, Sekretaris Daerah (Sekda), Burhanudin, Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bogor, Agustian Sunaryo, perwakilan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, perwakilan Pengadilan Negeri Cibinong, jajaran Pemkab Bogor, para stakeholder, LSM,Mahasiswa, POKAB, dan unsur masyarakat lainnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, kenaikan harga BBM dan pangan tentunya akan menimbulkan gejolak di masyarakat karena berdampak pada kemampuan daya beli, terutama para pekerja dengan pendapatan harian.
“Melihat situasinya yang kompleks, pengendalian inflasi harus menjadi isu prioritas seperti pada saat penanganan pandemi Covid-19,” tandas Burhanudin.
Burhanudin menjelaskan, beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Pemkab Bogor diantaranya, kami menghitung 2% Dana Transfer Umum (DTU), yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kegiatan inflasi akan dipergunakan untuk Bansos ke 1.000 UMKM.
“Selanjutnya operasi pasar di 40 kecamatan, optimalisasi satgas pangan, percepatan realisasi APBD untuk Samisade, penyaluran bantuan dan insentif untuk RT, RW, guru madrasah, guru ngaji, guru diniyah, penyuluh agama, dan upaya lainnya,” jelas Burhanudin.
Untuk diketahui, kondisi inflasi nasional pada bulan Juli 2022 sebesar 4,94 % dan inflasi Jawa Barat pada bulan Agustus 4,71% Year over Year (YoY). Kabupaten Bogor bukan merupakan daerah yang masuk ke dalam penghitungan IHK di Jawa Barat sehingga TPID Kabupaten Bogor mengambil data inflasi dari sister city daerah IHK yaitu Kota Bogor, per juni 2022 yaitu sebesar 3,66 % (pada bulan Agustus deflasi 0,45%).
“Untuk itu, perlu sinergi, kolaborasi dan konsolidasi segenap elemen pemerintahan dan para stakeholder di daerah, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP),” ujar Burhanudin.
Burhanudin mengajak kepada segenap pemangku kepentingan dan kita semua untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Bogor dan melanjutkan upaya membangun dan memulihkan perekonomian pasca pandemi.
“Melihat situasinya yang kompleks, pengendalian inflasi harus menjadi isu prioritas seperti pada saat penanganan pandemi Covid-19,” tandas Burhanudin.
Burhanudin menjelaskan, beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Pemkab Bogor diantaranya, kami menghitung 2% Dana Transfer Umum (DTU), yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kegiatan inflasi akan dipergunakan untuk Bansos ke 1.000 UMKM.
“Selanjutnya operasi pasar di 40 kecamatan, optimalisasi satgas pangan, percepatan realisasi APBD untuk Samisade, penyaluran bantuan dan insentif untuk RT, RW, guru madrasah, guru ngaji, guru diniyah, penyuluh agama, dan upaya lainnya,” jelas Burhanudin.
Untuk diketahui, kondisi inflasi nasional pada bulan Juli 2022 sebesar 4,94 % dan inflasi Jawa Barat pada bulan Agustus 4,71% Year over Year (YoY). Kabupaten Bogor bukan merupakan daerah yang masuk ke dalam penghitungan IHK di Jawa Barat sehingga TPID Kabupaten Bogor mengambil data inflasi dari sister city daerah IHK yaitu Kota Bogor, per juni 2022 yaitu sebesar 3,66 % (pada bulan Agustus deflasi 0,45%).
“Untuk itu, perlu sinergi, kolaborasi dan konsolidasi segenap elemen pemerintahan dan para stakeholder di daerah, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP),” ujar Burhanudin.
Berikutnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Bambang Tawekal mengungkapkan, dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, ada penolakan masyarakat sekitar Kabupaten Bogor yang kemudian diikuti aksi unjuk rasa dan penyampaian aspirasi yang dikhawatirkan terjadi gesekan antara masyarakat, yang tentunya bisa berdampak pada kondusivitas wilayah.
“Dampak lainnya adalah inflasi di Kabupaten Bogor, naiknya harga bahan pokok dan kebutuhan masyarakat sehari-hari, kemudian rawan terjadinya krisis pangan, kriminalitas dan yang lainnya. Rawan terjadinya pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, dan beredarnya hoax dan berita bohong di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.
Bambang menegaskan, hari ini kami melaksanakan diskusi ilmiah dan juga mencari solusi atas dampak kebijakan pemerintah terhadap perubahan harga BBM di Kabupaten Bogor. Demi terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan kondusif di Kabupaten Bogor.
Pawarta : Ariyadi.
