Soroti Rencana Pembelian Mobil Baru Sekretariat DPRD Sumsel APBD 2021 Rp 6,5 M, Gagak: Kalau Tidak Dibatalkan Kami Akan Laporkan Ke APH Untuk Diusut.
Jakarta,– sorottipikor.com l
Rencana pembelian kendaraan roda empat untuk kendaraan dinas Sekretariat DPRD Sumsel dan pengadaan kendaraan dinas atau operasional untuk tamu VVIP Pimpinan DPRD Sumsel, dikritisi Ketua umum Aktivis anti Korupsi Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) Imam H.
Menurut imam , rencana pembelian mobil mewah itu bisa dilihat dari tanyangan LPSE Provinsi Sumatera Selatan. Adapun anggarannya untuk kendaraan dinas Sekretariat DPRD senilai Rp 4.400.000.000 dengan nilai Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 4.067.000.000, sedangkan untuk kendaraan dinas atau operasional untuk tamu VVIP Pimpinan DPRD, senilai Rp 2.600.000.000 dengan nilai HPS senilai Rp 2.522.600.000.
Ia sangat menyayangkan ada rencana pembelian mobil dinas pada APBD TA 2021 di tengah badai Covid-19.
“Sangat mengejutkan ketika ada anggaran untuk beli mobil baru yang digunakan untuk kedinasan Sekretariat DPRD Sumsel, mungkin mereka tidak sadar kalau sekarang lagi pandemi,” kata imam dalam rilisnya, kamis (14/10/2021).
Menurut imam, pembelian mobil tersebut berarti tidak ada sedikitpun sinse of crisis dan tidak ada sedikitpun rasa prihatin terhadap kondisi masyarakat yang sedang terdampak Covid-19.
“Mereka yang akan menggunakan mobil dinas itu berarti bahagia di atas penderitaan rakyat. Sebegitu teganya pejabat mau beli mobil mewah sedangkan rakyat sedang kesusahan melawan Covid-19,” kesalnya.
Karena itu, lanjut imam, dirinya mendesak agar anggaran untuk membeli mobil mewah tersebut dibatalkan agar bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19. Jika tetap diteruskan berarti jelas-jelas melukai hari rakyat dan sudah dipastikan rakyat juga menolak itu.
“Lihatlah kesusahan rakyat Sumsel, jangan hanya memikirkan bagaimana menikmati fasilitas dari negara soalnya uangnya itu juga dari rakyat. Kalau ditanya pasti rakyat menolak dan mengecam rencana tersebut. Oleh karena itu, segera batalkan sebelum muncul kemarahan publik,” bebernya.
“Jika pembelian kendaraan tersebut tetap terlaksana maka kami gerakan Ganyang Koruptor akan melaporkan ke APH yaitu kejagung atau KPK untuk mengusut jangan-jangan ada dugaan korupsi dalam pengadaan kendaraan tersebut,” tandas Imam. (Tim).
