Proyek Milyaran Asal Jadi Kepala UPT Dan Ketua LPRI Kabupaten Bogor Angkat Bicara
BOGOR, – sorottipikor.com l Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah Dramaga mengatakan, bahwa pihaknya akan membongkar hasil pekerjaan betonisasi di Desa Parakan, jika ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai.
“Kita akan minta konsultan pengawas, tim teknis dan lab untuk periksa. Jika hasilnya memang tidak sesuai, minta pelaksana perbaiki dan jika rekomendasinya dibongkar ya kita minta bongkar di segmen tersebut. Kita akan bayar sesuai mutu dan volume terpasang,” kata Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Dramaga, Andri kepada wartawan di Bogor, Rabu (13/11/2019).
Sebelumnya diberitakan, disinyalir pekerjaan proyek betonisasi yang dikerjakan di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, menghasilkan kualitas yang meragukan.
Pasalnya, proyek yang menggunakan anggaran sekitar Rp3 miliar tersebut tidak diawasi TP4D Kejaksaan Negeri Cibinong, dan ada beberapa keretakan yang terlihat dari hasil betonisasi tersebut.
Namun, menurut salah satu pekerja di lapangan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan.
“Untuk lean concrete (LC) 5 Cm, K250, besinya itu 20 Cm jadi ketebalan sekitar 25 Cm. Sementara pemasangan doel per segmen 5 meter. Total panjang 2 kilometer, jadi besi doelnya 100:5 aja,” katanya saat ditemui di Bogor, Jumat (8/11/2019).
Dikantor Golden Park saat di temui awak media Ketua LPRI Kabupaten Bogor menghimbau penggunaan anggaran APBD kabupaten Bogor, pekerjaan dinas PUPR nama pekerjaan dan perusahaaanya untuk lebih meningkatkan kualitas pekerjaan apabila pekerjaan jalan di buat dengan asal asalan dan mutu kualitas beton sudah retak atau pecah maka di duga pekerjaan tersebut tidak sesuai Spec dan RAB yang sudah di tentukan oleh konsultan perencana, akan tetapi pihak pengawas dari Dinas sendiri diduga kuat ada main, karena kurang pengawasan, oleh sebab itu diduga ada main mata, tuturnya.
Lanjut Ketua Lembaga Pengawasan Repormasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Bogor, terkait pekerjaan yang dimenangkan perusahaan itu harus bertanggung jawab karena memakai uang APBD yang di bayarkan dari pajak rakyat, saya sebagai Ketua LPRI akan mengawasi terus bila perlu saya akan laporkan terkait pekerjaan milyaran rupiah, tutupnya. Hasibuan.
