Target Capaian Program Unggulan Janji Kampanye Idris – Pradi Tahun 2019 Capai 80 Persen
Depok – Sorottipikor.com
Target capaian 10 program prioritas dalam janji kampanye Walikota Depok KH Muhammad Idris bersama Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna hingga tahun 2019 sudah hampir mencapai 90 persen.
Diantaranya termasuk pembangunan RSUD diwilayah timur , untuk konstruksinya akan dilaksanakan ditahun 2020, dan alun-alun kota ditahun 2020 sudah dapat digunakan, termasuk juga penyelesaian persoalan guru Honor.
“Untuk guru honor yang sudah 10 tahun dan S1 itu honornya sudah mendekati 4 juta yang sebelumnya hanya 1 sampai 2 juta, dan itu untuk guru SMPN. Persoalan itu bisa selesai dan yang belum selesai terus kita selesaikan”, ungkap Idris saat menjadi Nara sumber acara Ngopi Bareng bersama Sekber Wartawan Depok dikantor Sekber Wartawan GDC (8/3).
Selain itu lanjut Idris, pemerintah akan menyelesaikan taman terpadu disetiap kelurahan, termasuk penyediaan kios los UMKM. kedua hal ini mudah-mudahan bisa diselesaikan ditahun 2021, ini target 10 persen yang belum sepenuhnya terealisasi, saat ini baru hampir sekitar 80 persen dan ditahun 2019 mudah -mudahan bisa meningkat,lanjut Idris.
Dikatakan Idris selain program unggulan, pemerintah kota Depok semasa kepemimpinannya terus berupaya menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dikota Depok ,seperti permasalahan kemacetan, permasalahan sampah dan permasalahan kependudukan menurut Idris migrasi saat ini relatif lebih tinggi dibanding DKI, hal ini permasalahan yang akan kita ungkapkan ditahun 2020 dan diharapkan ini bisa kita selesaikan terkait permasalah ini, ujar Idris.
Menurut Idris yang paling berat permasalahan kemacetan, karena pertumbuhan kepadatan kendaraan dan pertumbuhan kepadatan penduduk yang lebih tinggi tidak seimbang dengan perbaikan perencanaan pembangunan jalan saat ini.
“Titik permasalahan dari kemacetan ini adalah pelebaran jalan yang belum terlaksana namun sudah dibangun jalan tol tanpa diiringi pembangunan jalan pendamping”,kata Idris.
Untuk sementara hal ini masih menjadi kendala karena pembangunan untuk jalan jalan protokol ataupun jalan tol dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi , sementara pembangunan jalan pengganti diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
“Belum selesai rekayasa untuk pembangunan jalan pendamping ini,jalur tol sudah dibuka”, ungkap Idris.
Idris Berharap di tahun 2020 mendatang untuk permasalahan pembangunan jalan yang mengakibatkan kemacetan saat ini dapat tuntas dan sudah dapat digunakan oleh masyarakat Depok, papar Idris.
(Idris)
