Komisi II DPRD Tanah Bumbu Soroti Serapan Anggaran Pertanian yang Masih Rendah
BATULICIN ,Sorottipikor com//
– Dalam semangat memperkuat ketahanan pangan dan mendongkrak kinerja sektor pertanian, Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu kembali menggelar rapat kerja bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Senin siang (14/7/2025). Rapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD itu membahas dua agenda utama: evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan dan rencana kerja tahun anggaran 2025.
Ketua Komisi II DPRD, H. Erwin Prasetia, memimpin langsung jalannya diskusi yang berlangsung penuh dinamika dan kehati-hatian, mengingat sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Dalam pemaparan yang disampaikan perwakilan dinas, diketahui bahwa anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025 mencapai Rp85,713 miliar. Namun hingga pertengahan tahun, capaian fisik baru menyentuh angka 22,10 persen dan realisasi keuangan hanya sebesar 20,22 persen. Fakta ini menimbulkan keprihatinan di kalangan legislatif.
Anggota Komisi II DPRD, Harmanuddin, secara terbuka menyampaikan kegelisahannya terhadap lambannya serapan anggaran tersebut. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara mitra eksekutif dan legislatif demi tercapainya program yang telah dirancang bersama.
“Syukur alhamdulillah, meskipun sempat tertunda, hari ini kita bisa melanjutkan rapat kerja dengan dinas mitra. Tapi capaian yang disampaikan tentu menjadi catatan penting. Kita perlu memperkuat sinergi, agar komisi tidak dipandang sebagai lembaga pasif yang hanya menerima laporan tanpa tindakan nyata,” ujar Harmanuddin lugas.
Ia juga menyoroti urgensi komitmen dari pihak dinas dalam menjalankan tanggung jawabnya. “Dengan sisa waktu yang ada, apakah Bapak yakin seluruh anggaran bisa diserap secara maksimal? Kita perlu tahu kendala riil di lapangan. Jika tidak tuntas, tentu akan berdampak pada keberlanjutan program-program strategis yang sudah dirancang,” ucapnya menantang pihak dinas untuk memberikan kejelasan.
Tak hanya itu, Harmanuddin turut mempertanyakan adanya penghapusan atau pergeseran kegiatan dari APBD murni. Ia meminta penjelasan rinci terkait kegiatan mana saja yang terdampak perubahan, agar dewan dapat menilai sejauh mana hal tersebut memengaruhi target-target pembangunan sektor pertanian.
Menutup jalannya rapat, Komisi II menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap program kerja dinas dengan ketat. Pengawasan akan diperkuat demi memastikan bahwa sektor pertanian—yang menjadi salah satu penopang utama kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu—berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
(Tim)
