Wakil Ketua DPRD Soroti Anggaran Peluncuran Pilkada Tanah Bumbu 2024 Sebesar Rp1,7 Miliar*
Tanah Bumbu,Sorottipikor.com
-Peluncuran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu 2024 yang dilaksanakan di Halaman Kapet, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, pada Minggu (2/06/2024) menuai perhatian publik. Dengan anggaran sebesar Rp1,7 miliar, acara tersebut mendapatkan berbagai tanggapan dan kritik dari masyarakat serta pejabat setempat.
Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, Said Ismail Kholil Alaydrus, mengomentari pelaksanaan acara tersebut. “Meskipun acara sudah dilaksanakan, KPU Tanah Bumbu sebaiknya mempertimbangkan konsep yang lebih sederhana dalam mensosialisasikan tahapan Pilkada,” ungkapnya. Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efisien agar tidak menimbulkan kesan pemborosan.
Said Ismail juga menyatakan tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai rincian penggunaan anggaran seperti biaya artis dan kembang api. “Selama KPU tidak melanggar regulasi yang ada, maka hal tersebut masih dapat diterima,” tambahnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengalokasikan dana sebesar Rp32 miliar kepada KPU Tanah Bumbu untuk melaksanakan seluruh tahapan Pilkada 2024. Sekretaris KPU Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Hidayatullah, menjelaskan bahwa anggaran Rp1,7 miliar untuk peluncuran tersebut mencakup berbagai kebutuhan seperti artis, panggung, kembang api, dan catering. “Semua sudah diserahkan kepada Event Organizer (EO),” jelasnya.
Sorotan juga datang dari masyarakat warga Tanah Bumbu yang tidak mau disebutkan namanya, menyindir besarnya anggaran yang digunakan, terutama untuk mendatangkan artis ibu kota seperti Sammy Simorangkir. “Sangat pantas memang anggaran sebesar ini,” ucapnya dengan nada menyindir. Ia menyoroti kemewahan panggung, kembang api yang memakan biaya hingga Rp30 juta, serta fasilitas mewah yang disediakan untuk tamu undangan.
“Ironisnya, sementara tamu undangan duduk nyaman di kursi berhiaskan kain indah di bawah tenda, masyarakat harus berdiri di samping pagar pembatas,” tambah Hamidan.
Kritik ini menyoroti apakah acara peluncuran Pilkada perlu menghabiskan anggaran sebesar Rp1,7 miliar, dan mengajak pihak terkait untuk lebih bijaksana dalam penggunaan dana publik.
Acara yang digelar dengan megah ini tidak hanya menimbulkan perdebatan tentang penggunaan anggaran, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemilu.(Hmd)
