Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu Jawaban Bupati Terhadap RAPBD Perubahan 2023
Tanah bumbu,sorottipikor.com I
-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu menggelar rapat paripurna,bertempat di ruang sidang utama DPRD desa Sepunggur,Selasa,22/08/2023
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani SH didampingi Wakil Ketua 1 Said Ismail Alaydrus,Wakil Ketua 2 Agoes Rakhmadi.
Rapat dihadiri Bupati Tanah Bumbu dr H Zairullah Azhar,wakili Asisten 111 Andi Aminuddin bersama Kepala SKPD,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Tanah bumbu,Polres,Dandim 1022,Kejaksaan Negeri,Kementrian Agama,Perusda,unsur Forkopimda Tanbu,Instansi Vertikal,SOPD Tanbu,Pihak Perbankan dan para undangan lainnya.
Pada Rapat Paripurna tersebut Bupati Tanah Bumbu,Abah Zairullah Azhar memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dari fraksi,secara ringkas dan detail.
Bupati Tanbu mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanah bumbu,terutama kepada seluruh unsur pimpinan Fraksi-fraksi yang telah memberikan saran dan masukan,terhadap Anggaran perubahan 2023.
Yang pertama bupati menanggapi pertanyaan dan saran dari fraksi PDIP terkait pengetahuan belanja yang tepat guna untuk menghindari hutang di APBD tahun berikutnya,dalam hal ini Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan memberikan pengawasan pengeluaran sesuai prioritas dengan kenaikan anggaran yang signifikan,dengan hal tersebut tentunya akan dapat mencegah timbulnya hutang di APBD tahun berikutnya,evaluasi belanja saat ini,optimalisasi pendapatan melalui pajak,retribusi dan dumber alternatif lainnya serta perlunya transparansi dalam pengelolaan,adanya pengawasan yang ketat, diharapkan adanya partisipasi publik dan komitmen terhadap prinsip penggunaan keuangan yang sehat sangat diperlukan untuk menghindari pemborosan dan pengelolaan keuangan yang baik dan tentunya pemerintah akan lebih memperhatikan dan menekankan ketelitian administrasi untuk meminimalisir temuan BPK-RI Perwakilan Kalimantan Selatan”katanya
Mengenai Saran dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta agar penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan bisa tepat sasaran, dalam hal ini Bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan memastikan bahwa setiap SKPD dapat menjalankan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan memastikan penyerapan anggaran ini dilakukan dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat,program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
Fraksi Gerindra mempertanyakan adanya peningkatan RAPBD Perubahan Tahun 2023,apakah dapat dipastikan langkah realisasinya dan sudah direncanakan dengan baik termasuk adanya kendala pada saat pelaksanaannya.
Jawaban Bupati, Peningkatan dari sektor pendapatan bersumber dari dana bagi hasil, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi berdasarkan dari hasil koordinasi terakhir dengan fihak Kementrian ESDM RI dan Badan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan,yang dilakukan baik pertemuan langsung maupun melalui Via telfon atau Zoom
Langkah langkah dalam merealisasikan anggaran telah direncanakan dengan komprehensif dengan mengindentifikasi segala kendala yang potensial yang kemungkinan bisa terjadi.Strategi pengelolaan resiko telah dirumuskan untuk mengatasi kendala yang muncul,dengan rencana dan solusi alternatif.SKPD juga berkomitmen untuk mengatasi kendala dan pemantauan progres evaluasi berkala dijalankan,tindakan cepat dan komitmen pada solusi menjadi penting saat menghadapi adanya kendala.
Fraksi Golongan Karya (Golkar) meminta Pemerintah Daerah agar memperhatikan pelaksanaan musrembang,untuk dijadikan program prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten Tanah bumbu.
Dikatakan Bupati”dalam penyusunan anggaran perubahan tahun 2023 usulan musrembang menjadi prioritas yang wajib diakomodir,hal ini sesuai dengan amanat permendagri no 86 tahun 2017.
Selanjutnya menanggapi pertanyaan dari Fraksi Amanat Nasional Demokrat,terhadap upaya pemda mengenai pendapatan asli Daerah yang belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kebutuhan pembangunan Daerah, karena APBD Perubahan tahun 2023,yang bertumpu pada pendapatan yang transparan pemerintah Pusat,sementara sekarang sudah berada di penghujung tahun 2023.
“Proses pencapaian target dari dana yang bersumber dari pemerintah pusat terus kami lakukan dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan terkait Dana bagi Hasil Provinsi dan Pemerintah Pusat”pungkas Bupati.
Abah Zairullah Azhar berharap,semoga dengan upaya dan kerja keras kita bersama mampu meraih cita-cita pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah bumbu serambi madinah. (Team)
