Hukum Tertinggi Adalah Kesehatan Rakyat, Atty Somaddikarya ,Desak Pemkot Bogor Menggeser Anggaran
Bogor,-Sorottripikor.com l Dalam memerangi wabah virus Covid-19 dibutuhkan kerjasama yang solid dari berbagai pihak dan juga kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan serta kebersihan. Menanggapi pandemi ini, anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kota Bogor, Atty Somaddikarya, mendesak agar Pemerintah segera melakukan pergeseran kembali anggaran utk kebutuhan penanganan dampak dari covid-19 yang merebak di Kota Bogor.(jumat,27/3/2020)
Atty Somaddikarya mengatakan, “menggeser anggaran sangat penting dalam kondisi seperti saat ini”, Menurutnya, “kebijakan tersebut sangat dibutuhkan demi kesehatan dan stabilnya kebutuhan masyarakat dalam upaya menutup hak Dasar Rakyat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020”,
Politisi yang akrab disapa Ceu Atty ini juga mengimbau kepada masyarakat untuk disiplin dan mengikuti semua arahan pemerintah sebagai upaya memutus mata rantai virus yang mematikan tersebut. “Pemerintah butuh support dari semua pihak termasuk masyarakat, terutama petugas medis yang saat berjibaku di garda terdepan, mereka berjuang tanpa mengenal lelah untuk memberi yang terbaik. Bahkan mereka tidak menghiraukan dirinya akan terjangkit saat melakukan penanganan terhadap pasien,” himbaunya,
Maka dari itu, Atty juga menegaskan untuk segera menggeser anggaran yang berpotensi menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).
Anggota DPRD Kota Bogor, Fraksi PDI Perjuangan Atty Somaddikarya mengatakan, “Segera geser anggaran yang nantinya jadi silpa, seperti Kunker Luar Negeri DPRD-ASN tahun anggaran 2020, agar bisa sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat, tidak terkecuali bagi Perumda untuk sama-sama menggeser anggaran,” tegasnya.
Masih Atty Somaddikarya, “seluruh Dinas di Kota Bogor juga untuk ikut menggeser anggarannya dan khusus PD Pasar Pakuan Jaya untuk tidak melakukan pembangunan pasar dan anggaran salah satu pasar yang bersumber dari APBD ditangguhkan agar dialihkan pada penanganan Covid-19”,
“Iya dinas-dinas juga harus geser anggarannya, dan khusus PD PPJ juga untuk tidak melakukan pembangunan, anggaran yang bersumber dari APBD untuk dialihkan sebagai bentuk upaya bersama menangani pandemi corona,” cetus Atty.
Ia menekankan, “untuk tidak banyak berpikir untuk kesehatan rakyat, menurutnya apapun bisa dilakukan oleh legeslatif dan eksekutif sampai ke tingkat kelurahan. “Selama anggaran tersebut dipergunakan dengan benar dan tepat sasaran hukum tidak akan menyentuhnya, karena saat ini hukum tertinggi adalah kesehatan rakyat”, Tutupnya. (Wan).
