DPRD Tanah Bumbu Gelar Rapat Paripurna, Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum atas LPj APBD 2024
TANAH BUMBU,Sorottipikor.com//
– Suasana penuh khidmat menyelimuti Gedung DPRD Tanah Bumbu pada Senin (16/06/2025) saat para wakil rakyat menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam agenda Rapat Paripurna.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, turut dihadiri Ketua DPRD Andrean Atma Maulani serta jajaran eksekutif daerah. Hadir pula Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Dwi Dibyo Raharjo yang mewakili Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif. Selain itu, tampak unsur Forkopimda, pejabat instansi vertikal, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan SKPD, perwakilan perbankan, serta BUMD.
Rapat paripurna ini menjadi ruang strategis bagi fraksi-fraksi di DPRD untuk menyampaikan evaluasi, catatan kritis, dan aspirasi publik terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2024. Suara-suara fraksi pun bergema satu per satu, dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Asri Noviandani, disusul Fraksi PKB oleh Andi Asdar Wijaya, Fraksi Gerindra oleh Sayid Ismail Khollil Al Iderus, Fraksi Golkar oleh Sayid Sultan Hasan, Fraksi PAN oleh Masripai, serta Fraksi NasDem Sejahtera yang disampaikan Hj. Ernawati.
Setiap fraksi membawa sorotan tersendiri, mulai dari efektivitas serapan anggaran, transparansi program, hingga usulan peningkatan pelayanan publik. Semua pandangan tersebut menjadi bagian penting dari proses pengawasan yang konstruktif dan akuntabel.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya, berkas resmi diserahkan kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai dasar pembahasan lanjutan.
Rapat ditutup dengan doa yang dipimpin oleh perwakilan Kementerian Agama Tanah Bumbu, seraya mengiringi harapan akan kemajuan daerah yang lebih merata dan berkeadilan.
Langkah serius dan penuh tanggung jawab yang ditunjukkan DPRD Tanah Bumbu ini menjadi sinyal positif bahwa fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tetap dijalankan dengan penuh integritas demi kepentingan masyarakat.
(Tim)
