Andi Erwin Prasetya Soroti Mandeknya Ekonomi Tanah Bumbu dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD
TANAH BUMBU,Sorottipikor.com//
-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi bersama Sekretaris Daerah serta jajaran perangkat daerah guna mengevaluasi capaian kinerja SKPD tahun 2025. Rapat yang berlangsung dinamis tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I, Boby Rahman, serta dihadiri oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Eryanto Rais dan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Narni.Rabu,7/5/25.
Salah satu sorotan utama dalam pertemuan itu datang dari Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya. Dalam penyampaiannya, ia mengkritisi stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah selama lima bulan terakhir. Ia menilai, lambatnya pelaksanaan program-program pembangunan dan belum cairnya anggaran pokok pikiran (pokir) menjadi faktor utama yang menekan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Selama lima bulan terakhir, roda ekonomi masyarakat nyaris tidak bergerak. Para sopir truk kesulitan membayar cicilan, kontraktor menganggur, tukang bangunan kehilangan pekerjaan, bahkan konsultan tak mendapat proyek. Ini semua terjadi karena program tak berjalan dan anggaran belum terealisasi,” ungkap Andi Erwin dengan nada tegas.
Lebih lanjut, ia menyesalkan adanya pergeseran anggaran di tubuh SKPD yang dilakukan tanpa melalui persetujuan DPRD. Padahal, menurutnya, setiap perubahan anggaran di atas 50 persen harus melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami sangat kecewa karena sejumlah pergeseran anggaran dilakukan sepihak tanpa koordinasi. Ini uang rakyat, bukan milik pemerintah. Kalau semua dipangkas tanpa diskusi, lalu apa yang bisa dikerjakan SKPD?” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa tindakan tersebut telah mengaburkan fungsi pengawasan DPRD dan menciptakan ketidakseimbangan dalam tata kelola anggaran daerah. Menurutnya, jika praktik ini terus berlangsung, DPRD tidak akan segan menolak perubahan anggaran di masa mendatang.
“Jika cara-cara seperti ini terus dipertahankan, jangan salahkan kami jika nanti kami tolak usulan perubahan anggaran. Kami adalah lembaga yang punya fungsi kontrol, bukan sekadar pelengkap formalitas. Perlu sinergi dan saling menghargai agar pembangunan berjalan adil dan transparan,” tegasnya.
Andi Erwin juga mengingatkan bahwa ketidakefektifan penyerapan APBD dapat memicu dampak sosial serius di tengah masyarakat. Ia menyebut meningkatnya praktik kriminal seperti pencurian dan tindakan premanisme sebagai sinyal kegelisahan masyarakat akibat tekanan ekonomi yang berkepanjangan.
“Banyak warga mengeluh rumahnya dimasuki maling. Kejahatan semakin marak. Ini bukan sekadar soal kriminalitas, tapi cerminan dari kondisi sosial-ekonomi yang tertekan. Pemerintah harus cepat tanggap sebelum masalah ini makin meluas,” imbuhnya.
Sementara itu, menanggapi berbagai masukan yang disampaikan, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Eryanto Rais, menyampaikan apresiasi atas pandangan para anggota dewan, khususnya dari Andi Erwin Prasetya dan I Wayan. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan telah dicatat dan akan menjadi bahan evaluasi serta dilaporkan kepada pimpinan daerah.
“Kami sangat menghargai pandangan dan masukan dari Pak Andi Erwin dan Pak I Wayan. Semua telah kami catat dan akan kami tindak lanjuti,” ujar Eryanto.
Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada Surat Keputusan (SK) resmi terkait pergeseran kegiatan yang menjadi sorotan. Yang diterima baru berupa surat pemberitahuan, sehingga belum dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan.
Terkait realisasi anggaran hingga 30 April 2025, Eryanto memaparkan data serapan sejumlah SKPD. Di antaranya, BPKAD/BOPR baru mencapai 2,59%, Dinas Perkimtan 2,90%, Dinas Tenaga Kerja 24,86%, Dinas Lingkungan Hidup 17,17%, Dinas Perhubungan 19,40%, dan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 12,24%. Sementara itu, Dinas Perikanan mencatatkan 7,98%, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 9,77%, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian 15,17%, serta Bappeda Litbang 23,63%.
“Data ini kami dapat dari sistem BOPR dan kami hanya menyampaikan saja, karena kewenangan pelaksanaan ada di instansi masing-masing,” terangnya.
Eryanto pun menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dan menyampaikan hal-hal strategis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk ditindaklanjuti.
“Kami bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Urusan kebijakan strategis menjadi ranah pimpinan daerah,” pungkasnya.
(Tim)
