Ratusan Guru Honorer SMA/SMK Se-Jawa Barat Tuntut Pengangkatan PPPK di Depan Gedung DPRD Jabar
BEKASI,Sorottipikor.com//
– Ratusan guru dan tenaga kependidikan honorer dari SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Ponegoro, Kota Bandung, Senin (12/1/2025). Mereka menuntut kejelasan status dan mendesak pemerintah untuk segera mengangkat mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Aksi dimulai dengan long march dari Masjid PUSDAI menuju Gedung DPRD Jawa Barat. Semula, para demonstran berencana menggelar aksi di Gedung Sate untuk bertemu langsung dengan pejabat Pemprov Jawa Barat, namun lokasi aksi akhirnya difokuskan di depan DPRD Jabar.
Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer SMK, SMA, dan SLB Negeri se-Jawa Barat, Yudi Nurman Fauzi, mengungkapkan keresahan mereka. Menurutnya, hingga saat ini, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK masih sangat minim.
“Hanya sedikit guru dan tenaga kependidikan honorer yang diangkat menjadi PPPK melalui seleksi pemerintah pusat. Padahal, banyak dari kami yang telah mengabdi puluhan tahun dan bahkan tinggal menunggu pensiun,” tegas Yudi.
Ia juga menyoroti fakta bahwa di tahun 2024, hanya 1.529 guru honorer yang diangkat menjadi PPPK dari total 4.000 guru honorer di SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Jawa Barat. “Ini jelas belum cukup, dan pemerintah harus serius menyelesaikan persoalan ini,” lanjutnya.
Dalam orasinya, Yudi menambahkan bahwa banyak guru honorer yang telah mengabdi selama lebih dari 20 tahun, namun hingga kini masih belum mendapatkan status yang layak. Beberapa di antaranya bahkan tinggal satu tahun lagi memasuki masa pensiun tanpa ada kejelasan mengenai pengangkatan mereka sebagai PPPK.
Tuntutan untuk Dikembalikan ke Kabupaten
Kurniawan, seorang guru honorer dari Kabupaten Bekasi, turut menyampaikan keresahan yang sama. Ia menyoroti alasan pemerintah daerah yang sering kali mengeluhkan keterbatasan anggaran sebagai hambatan dalam pengangkatan PPPK.
“Jika anggaran menjadi alasan, kami meminta agar pengelolaan SMA dan SMK dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, karena selama ini dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Harapan akan Perubahan
Aksi ini mencerminkan keresahan ribuan guru honorer di Jawa Barat yang merasa pengabdian mereka selama bertahun-tahun belum dihargai sepenuhnya. Mereka berharap, melalui unjuk rasa ini, pemerintah dapat memberikan solusi nyata dan segera mengangkat mereka menjadi PPPK.
(Tim)
