Terungkap! Kode KBLI 92000 Diduga Legalkan Perjudian, PPBR Desak Pemerintah Bertindak
Jakarta,Sorottipikor.com
— Di tengah upaya masif pemberantasan judi online yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, muncul isu kontroversial yang memantik perhatian publik.
Kelompok aktivis yang tergabung dalam Presiden Prabowo Bersama Rakyat (PPBR) mengklaim telah menemukan keberadaan kode hukum yang secara resmi melegalkan perjudian. Temuan ini diungkap dalam konferensi pers bertajuk “Apakah Perjudian Dilegalkan secara Khusus dan Eksklusif?” di Barocks Café, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (16/11/2024).
Aktivitas ini meliputi penjualan tiket lotere, operasional mesin perjudian, pengoperasian situs perjudian virtual, hingga penyelenggaraan taruhan dan kasino.
“Keberadaan kode ini menunjukkan potensi legalisasi perjudian secara khusus dan eksklusif yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada,” ungkap Yudi.
Ia juga menyoroti dugaan adanya penyelundupan aturan hukum yang membuat aktivitas perjudian ini terkesan legal secara formal.
Dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh tokoh-tokoh PPBR seperti Nelly Siringoringo (JAKI Kemanusiaan Inisiatif), Abdul Ghani Ngabalin (Komando Barisan Rakyat/KOBRA 08), dan Ibrahim Martabaya (Barisan Relawan Tangguh Prabowo Subianto/BARET 08), tuntutan tegas dilayangkan kepada aparat penegak hukum.
Mereka mendesak Kapolri, Jaksa Agung, KPK, dan kementerian terkait untuk menindaklanjuti temuan ini secara terbuka dan tuntas, sesuai dengan perintah Presiden Prabowo.
“Jika memenuhi unsur pidana, seluruh aset hasil perjudian harus disita dan dimusnahkan,” tegas Ibrahim Martabaya.
Sorotan lain datang dari Hartsa Mashirul dari Indonesian Club, yang membeberkan data mengejutkan.
Ia menyebut, perputaran uang dari aktivitas perjudian meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, nilainya mencapai Rp104,42 triliun, meningkat menjadi Rp137,05 triliun pada 2023, dan melonjak hingga Rp174,56 triliun pada semester pertama 2024. Angka ini menunjukkan kenaikan lebih dari 230% dalam kurun waktu dua tahun.
“Mirisnya, judi online kini bahkan melibatkan anak-anak di bawah usia 10 tahun,” kata Hartsa, menyoroti dampak sosial yang memprihatinkan.
Presiden Prabowo sebelumnya telah menegaskan bahwa judi online adalah musuh negara. Melalui program Asta Cita, ia memerintahkan pemberantasan perjudian hingga ke akar-akarnya. Menteri Komunikasi dan Digital bersama Kepolisian di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo terus menggencarkan upaya pemberantasan, menangkap pelaku, dan memblokir situs judi.
Namun, dengan adanya temuan ini, PPBR meminta pemerintah untuk lebih serius dalam menelusuri dugaan penyelundupan aturan hukum yang melemahkan upaya pemberantasan perjudian.
“Langkah tegas harus diambil. Aparat penegak hukum perlu menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki, bahkan melibatkan TNI, untuk mengatasi ancaman ini,” pungkas Ibrahim Martabaya.
Temuan ini menambah dimensi baru dalam perjuangan melawan perjudian di Indonesia, menyoroti pentingnya pengawasan hukum yang ketat serta tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga bermain di balik layar. Masyarakat kini menanti langkah nyata pemerintah untuk menjawab persoalan ini dan menjaga integritas penegakan hukum di Tanah Air. (yan)
