Hanya 11 Kapus Miliki Sertifikat Barjas dari 60 Kapus Yang Ada di Kabupaten Cirebon
Cirebon, — Sorot Tipikor //
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM-KCBI) Pimpinan Wilayah (PW) Jawa Barat Doni Suroto Kusnadi Pertanyakan Sisa Kemampuan Paket ( SKP ) , program antropometri serta BLUD dalam dialog audensi dengan Dinkes kabupaten Cirebon di ruang aula rapat Dinkes, Kamis (22/06/2023).
Ada banyak yang di bahas dalam audiensi dan menjadi sorotan tajam ketua KCBI Doni serta aktivitas Ivan Maulana yang mana sangat menjadi perdebatan panjang dan alot terkait dengan SKP , Program antropometri untuk penyediaan alat-alat kesehatan yang akan di distribusikan ke posyandu di Kabupaten Cirebon dan juga Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
Hadir dalam acara audensi Sekdis dr. H. EDI SUSANTO, MM beserta staf , Kang Dodi ketu KCBI , Ivan Maulana dan anggota serta media .
“Sisa Kemampuan Paket penyedia barang dan jasa yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan angaran yang ada di kabupaten Cirebon sesuai apa yang di sampaikan nya ,”terang Doni.
Setiap perusahaan itu tidak boleh lebih dari lima kegiatan di waktu yang bersamaan , terkait audiensi dengan Dinas kesehatan ia lebih mengarah ke BLUD.
” BLUD mencakup puskesmas dan rumah sakit yang harus sesuai dengan SK kepala dinas kesehatan kabupaten Cirebon No.027 / KEP – 2823/Dinkes /2023 tentang perubahan penunjukan pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten atau kota peningkatan pelayanan BLUD.
Sedangkan sesuai SK yang ada di sini tegas Doni ada 62 PKM plus rumah sakit umum Daerah di kabupaten Cirebon yang pada realisasi kegiatan anggaran itu harus tersampaikan artinya dinas kesehatan harus mengetahui realisasi kegiatan sumber dana juga nilai anggaranya.
Sementara ini terkait masalah Kapus ( Kepala Puskesmas ) kata Doni yang ada di kabupaten Cirebon yang sekaligus menjadi di pkm jumlahnya itu 60 itu baru 11 Kapus yang memiliki sertifikat Barjas ini menjadi kan PR kita semua.
Baik kami ataupun masyarakat untuk ikut mengawal realisasi pengunaan angaran jangan sampai di sini terjadi penyalah guna an wewenang jangan sampai terjadi adanya dugaan KKN ujar Doni
Harapnya sebagai ketua KCBI Jawa Barat Doni apapun gelaranya dan mekanismenya kita berharap di jalankan sesuai undang undang yang berlaku di Indonesia tegasnya.
Namun ada yang krusial di pertanyakan oleh Sekretaris KCBI Jabar, Ivan Maulana terkait Antropometri.
“Antropometri itu paket kegiatan yang di alokasikan oleh Pemerintah Pusat dan bertujuan untuk bagaimana Stunting di Kabupaten Cirebon bisa menurun,” ucap Ivan Maulana (Ivan Vox) Sekretaris LSM KCBI Jawa Barat, Kamis (22-06-23) usai gelar Audensi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
Menurut Ivan, Pemerintah Pusat mengeluarkan program Antropometri itu untuk penyediaan alat – alat Kesehatan yang akan di distribusikan kepada Posyandu di Kabupaten Cirebon, contoh seperti Timbangan Bayi, pengukur tinggi badan, timbangan anak dan lain – lain dengan nilai kurang lebih 22 Milyar Rupiah.
Sedangkan yang kami pertanyakan disini adalah mengapa pihak pemenang lelang PT.Imedin yang merupakan perusahaan diluar dari pada 8 perusahaan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI yang lolos verifikasi.
Maka dari itu kami bertanya – tanya kenapa seperti itu, karena 8 perusahaan yang sudah terverifikasi Kemenkes RI adalah yang berhak untuk mendapatkan Program projek tersebut di seluruh Indonesia, bukan hanya Kabupaten Cirebon saja.
Ketika kami menanyakan hal ini kepada Kantor Inspektorat Kabupaten Cirebon, ternyata itu bukan MCD KPK, jadi wajar dong kalau kami bertanya – tanya, jangan – jangan ini adalah sebuah permainan dari elit – elit Pemerintahan dan elit – elit para penegak hukum di wilayah Kabupaten Cirebon untuk memenangkan projek ini.
“Kami menduga Ibu Kadis Kesehatan yang memfasilitasi program ini untuk diberikan kepada pihak – pihak tertentu karena ini dengan nilai yang cukup fantastis,” papar Ivan.
Ivan menambahkan, sekarang begini ilustrasinya, secara otomatis yang akan dibeli barangnya cukup banyak dalam projek ini, pada saat membeli barang itu pasti kita diberikan atau mendapatkan Cash back, kita akan mendapatkan Discount dan juga kita akan mendapatkan komitmen Fee, tiga item ini maka masuknya kemana? Dan akan menjadi apa?.
“Harapan kami sebetulnya sederhana saja karena pekerjaan saat ini sudah digelar, apa yang sudah dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan terhadap alat – alat Stunting ini supaya sesuai dengan standarisasi,” pungkas Ivan.
Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr.Edi Susanto saat di mintai keterangan terkait program Antropometri mengatakan, terkait Antropometri yang berhak menjawab adalah PPK karena PPK sangat pas menjawab itu, sehingga ditakutkan akan menjadi suatu kontra yang akan melenceng.
“Terkait Antropometri yang berhak menjawab adalah PPK, karena ditakutkan akan menjadi suatu kontra yang akan melenceng,” tutur Sekdis.
Reporter : Suripto.
