Masa Depan Gedung KPK, Minta Audit Proyek Dinas PUPR Kab. Banyuasin Sumatera Selatan.
Jakarta, – Sorot Tipikor //
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk audit kekayaan bupati Kabupaten Banyuasin Sumsel, Askolani yang diduga tidak sesuai dengan Laporan Kekayaan Hasil Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal itu disampaikan oleh Gerakan Ganyang Koruptor.
Mereka melakukan aksi unjuk rasa depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (6/4/2023).
Menurut koordinator lapangan, Imam Hanafi, kekayaan bupati Banyuasin diduga sengaja tidak dilaporkan sesuai dengan LHKPN karena untuk menghindari terbukanya transaksi yang mencurigakan.
Imam menuturkan bahwa ada dugaan setoran fee proyek di Dinas PUPR yang mengalir ke pejabat di Kab. Banyuasin
“Dugaan ketidak sesuaian LKHPN Askolani bukan suatu yang mengejutkan karena memang untuk menghindari kecurigaan bahwa ada setoran dari banyak bancakan proyek yang ada di Dinas PUPR,” kata Imam depan KPK.
“Ada dugaan komitmen fee atas pengaturan pemenang tender yang diduga masuk ke kantong Askolani dan Kadis PUPR,” terangnya.
Karena itu, Imam mendesak KPK untuk menyelidiki semua proyek Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin.
“KPK harus turun tangan, jangan biarkan anggaran proyek Dinas PUPR Banyuasin menjadi bancakan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Imam memastikan akan terus melakukan aksi sampai KPK memeriksa Bupati Askolani dan Kepala Dinas PUPR Banyuasin.
“Kami (Gagak) tidak akan tinggal diam, KPK harus segera periksa bupati Askolani dan Kadis PUPR. Selama tuntutan kami tidak segera ditindak lanjuti maka kami siap aksi berjilid-jilid,” tutup Imam. (Hb/Team).
