Rudiana.SE, Adanya Temuan BPK Mempengaruhi Nilai Baik dan Jeleknya Pemkab Cirebon.
Cirebon, – Sorottipikor //
Terkait adanya temuan – temuan BPK RI tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sampai saat ini hampir semua Dinas yang terdapat temuan BPK tersebut belum juga terselesaikan.
Dari berbagai Dinas tersebut diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas PUTR dan lainnya sampai akhir tahun 2022 belum juga terselesaikan.
Sehingga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana.SE bereaksi atas lambatnya proses pengembalian dana – dana kelebihan bayar atau lainnya.
“Kalau memang itu sebuah temuan BPK maka seyogyanya harus segera dilaksanakan arahan dan rekomendasi dari BPK tersebut,” ucap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana.SE, Kamis 19 Januari 2023 di Pendopo Bupati Cirebon.
Menurut Rudiana, adapun terkait pengembalian ya wayahnya pihak yang harusnya mengembalikan ya dikembalikan, karena itukan sebagai catatan yang tidak akan bisa hilang, kalau tidak bisa diselesaikan nanti akan muncul ditahun – tahun berikutnya.
Saya berharap agar Dinas terkait segera menyelesaikan, kalau tidak segera diselesaikan maka setiap tahun akan muncul catatan temuan tersebut.
Kalau memang kemarin ada sanggahan harusnya di Dinas terkait menyangga, misalkan ada kesalahan hitung dari pihak BPK, tetapi kalau memang masa sanggahnya tidak bisa dan memang itu terbukti bahwa ada kelebihan bayar ya wayahnya pihak atau Dinas terkait untuk bisa memfasilitasi agar bisa mengembalikan dari pihak – pihak yang waktu itu menerima kelebihan bayar tersebut.
Pada saat laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK keluar lagi dan masih menjadi catatan lagi, kita juga pasti mempertanyakan kenapa ini temuan tahun yang lalu tidak bisa selesai? Apa kendalanya?, apakah memang pihak ketiganya mangkir atau seperti apa?.Ujarnya.
Dugaan itukan juga menjadi laporan dari pihak ketiga, manakala ada kejadian seperti itukan kedepannya pihak Dinas tidak kasih pekerjaan kepada pihak – pihak yang memang tidak bertanggungjawab.
Kami sebagai fungsi pengawasan menanyakan terkait temuan BPK tersebut kepada Dinas Pendidikan, DPKPP, DPUTR dan Dinas lainnya yang ditemukan pada anggaran 2021, jadi saat ada pertemuan dengan Dinas tersebut akan saya coba tanyakan.
Rudiana menambahkan, sebenarnya kita sudah sering sampaikan kepada Pemerintah Daerah agar lebih Intens terkait mengawal temuan – temuan BPK, agar segera diselesaikan, karena bagaimanapun itu akan mempengaruhi nilai kita, kalau masih banyak temuan – temuan dan permasalahan maka mungkin nilai kita bisa jelek oleh BPK RI.Pungkas Rudiana.SE.
Reporter : Suripto.
