Temuan Komisi lV DPR RI, Ditagih Ketua KNPI Riau, 884 Ha Kebun Sawit Ilegal Milik Salah Satu Perusahaan.

PEKANBARU, — sorottipikor.com l
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau pertanyakan sikap dan keseriusan Komisi IV DPR RI, terkait hasil rekomendasi dari kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Areal Kebun Kelapa Sawit PT Guna Dodos di Kabupaten Pelalawan tempo lalu.

Saat di konfirmasi oleh awak media SOROT TIPIKOR.COM – menyampaikan melalui video virtual Ketua KNPI Riau, pada saat berada di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin Pukul 16.00 Win (18/04/22).

Dalam pemaparannya, Ketua KNPI Riau Larshen Yunus sampaikan perihal hasil dari kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik para anggota Komisi IV DPR RI tempo lalu, yang langsung dipimpin Wakil Ketua Komisi, H Deddy Mulyadi SH,

Lanjut Ketua KNPI Provinsi termuda se-Indonesia itu, juga pertegas, bahwa Deddy Mulyadi wajib menyampaikan hasil dari Rekomendasi Komisi IV, lalu meng Eksposnya ke publik, sesuai amanat UU No 14 Tahun 2018 tentang “Keterbukaan informasi publik), Hal itu perlu dilakukan, agar semangat Transparansi terhadap Penertiban Kejahatan Perkebunan seperti itu benar-benar murni, demi memperbaiki negeri, sebagaimana bunyi Pasal 28H, Ayat (2) UUD 1945 Menyatakan secara tegas /”Bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan”, pungkasnya.

“Kalau pada akhirnya Kang Deddy Mulyadi semangat untuk menyelamatkan keuangan negara dari sektor Kehutanan dan Perkebunan, maka PT Guna Dodos wajib di jadikan contoh. Temuan bahwa perusahaan itu diduga telah melakukan Kejahatan wajib dibuktikan, Lahan atau Kebun Kelapa Sawit seluas 884 Hektar itu harus di Audit, apakah benar ilegal atau tidak?!” tanya Larshen Yunus, jelasnya.

Ketua KNPI Riau yang juga Lulusan Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga pastikan, bahwa pihaknya akan Konsentrasi terkait temuan tersebut, tak ada ampun bagi pelaku kejahatan Kehutanan dan Perkebunan. Negara tak boleh kalah dengan para Mafia!!!, ucapnya.

Hingga berita ini dimuat, KNPI Riau segera mempersiapkan surat resmi dan berkas pendukung lainnya, agar PT Guna Dodos segera diberikan Sanksi, sesuai dengan Temuan dari Komisi IV DPR RI.

“Sungguh mengerikan! Jelas-jelas didepan mata kita, Kawasan Hutan yang di Alih Fungsikan secara ilegal untuk kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit. Apakah dengan adanya istilah perusahaan atau yang namanya PT Guna Dodos, dapat mengelabui Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dari segala bentuk Pelanggaran? Lalu, beranikah Sanksi Berat diberikan? dengan menebang Pokok Kelapa Sawit tersebut dan segera dilakukan Reboisasi, yakni Penanaman Kembali hutan-hutan yang gundul oleh kegiatan ilegal tersebut?!” tanya Larshen Yunus, Ketua KNPI Riau, seraya meneteskan air matanya. (Arj)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.